Entrepreneur!

Ada hubungan yang menarik antara sektor properti dan pekerja sektor informal. Di satu sisi, sektor properti seringkali menyisihkan lahan-lahan untuk pekerja sektor informal, tapi di saat lain, pembangunan sektor properti menjadi  penyelamat pekerja sektor informal yang tersisih, baik oleh pembangunan sektor properti atau pun karena tak bersahabatnya kebijakan aparat.

Oleh karena itu, peran pengatur kebijakan kota sangat penting sehingga pembangunan sektor properti memberi manfaat optimal. Bagaimanapun, sektor properti, termasuk sektor perumahan, mendatangkan efek ganda (multiplier effect) terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Jika industri properti mengalami kelesuan atau terpuruk, sudah bisa dipastikan akan berpengaruh pada penyerapan lapangan kerja.

Sektor Properti, Alternatif Atasi Pengangguran Tjahja Gunawan Diredja Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan persoalan sepanjang masa yang akan dihadapi para pemimpin di negeri ini. Kedua masalah ini ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Banyaknya pengangguran bisa meningkatkan jumlah kemiskinan di negeri ini. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah pengangguran terbuka tercatat 10,1 juta orang. Penanganan pemerintah terhadap persoalan pengangguran dan kemiskinan akan menentukan kinerja pemimpinnya. Namun, penanganan terhadap kedua persoalan ini tidak bisa dilakukan secara instan dan ditangani hanya oleh pemerintah saja. Perlu pelibatan semua elemen masyarakat untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Oleh karena itu, jika ada kelompok masyarakat yang kreatif mengembangkan usaha di sektor informal seharusnya bisa diapresiasi oleh semua pihak, terutama pemerintah karena usaha kaki lima (sektor informal) secara tidak langsung ikut mengatasi masalah pengangguran. Namun, yang sering terjadi, para pedagang kaki lima yang terbukti bisa bertahan terhadap berbagai situasi ekonomi justru sering diuber-uber petugas keamanan dan ketertiban. Tenaga kerja informal atau musiman maupun tenaga kerja tetap banyak juga yang mengais rezeki di sektor properti. Kita bisa menyaksikan betapa banyaknya tenaga kerja yang bekerja di berbagai proyek properti komersial di Jakarta dan sekitarnya. Mereka banyak yang bekerja di proyek pembangunan mal, hotel, apartemen, dan berbagai proyek perumahan lainnya. Kegiatan usaha di sektor properti, termasuk sektor perumahan, mendatangkan efek ganda (multiplier effect) terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Jika industri properti mengalami kelesuan atau terpuruk sudah bisa dipastikan akan berpengaruh pada penyerapan lapangan kerja. Hal itu pernah dialami Indonesia sepuluh tahun lalu saat dilanda krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Waktu itu sektor properti termasuk bidang usaha yang pertama kali terkena imbasnya karena kala itu banyak proyek properti komersial yang mendapatkan kredit dari perbankan. Krisis properti Pada saat perbankan menghentikan penyaluran kredit ke industri properti, seketika itu pula banyak proyek-proyek properti yang mendadak berhenti. Akibatnya, banyak terjadi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan pengembang. Krisis properti yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 yang diakibatkan membubungnya jumlah utang pengembang karena kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan tingginya suku bunga pinjaman serta langkanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat berdampak pada krisis likuiditas pengembang. Akibatnya, banyak proyek macet dan pengembang mengalami kebangkrutan. Pengusaha mana pun mungkin tidak bisa bertahan manakala secara mendadak harus menghadapi merosotnya nilai tukar rupiah serta laju inflasi yang mencapai 40 persen pada tahun 1997. Sementara itu, suku bunga bank melonjak hingga 50 persen per tahun. Akibat kesulitan hidup dan banyaknya tenaga kerja yang menganggur, banyak lahan milik pengembang yang tidak terpakai yang digunakan oleh masyarakat bawah untuk bercocok tanam pertanian. Gelombang PHK yang terjadi pada tahun 1998-1999 memang sangat mengerikan karena kasus PHK selain terjadi di sektor konstruksi dan real estat juga terjadi di sektor formal, terutama di dunia perbankan. Waktu itu banyak bank-bank yang dibekukan, ditutup, dan diambil alih pemerintah. Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, selama setahun terjadi PHK sekitar 1 juta karyawan, terutama dari sektor konstruksi dan real estat. Dampak dari kasus PHK dan krisis ekonomi itu, banyak lapisan masyarakat bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu itu sejumlah pengembang ramai-ramai membagikan bahan pokok kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek perumahan mereka masing-masing. Ketika membagikan bahan pokok pada tahun 1998, seorang pengembang yang membangun proyek perumahan Japos di Ciledug, Kabupaten Tangerang, MS Hidayat (sekarang Ketua Umum Kadin Indonesia), nyaris tidak percaya saat menyaksikan antrean panjang masyarakat bawah yang mendambakan pembagian bahan pokok. Apalagi, di antara massa yang antre itu ada yang sampai jatuh pingsan. Krisis likuiditas Pengusaha memang banyak yang mengalami kerugian akibat krisis ekonomi, namun waktu itu kesulitan hidup yang dialami rakyat lapisan bawah sangat memilukan. Gelombang PHK dan rontoknya industri properti pada tahun 1998 diawali dengan krisis perbankan nasional. Ketika itu perbankan mengalami krisis likuiditas karena fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam terhadap mata uang asing, terutama dollar AS. Tidak hanya itu, memasuki tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan juga merosot tajam. Akibat dari komplikasi persoalan tersebut, perbankan banyak yang mengalami ketidakseimbangan (mismatch) dalam pendanaan, yakni antara dana jangka pendek berupa tabungan, giro, dan deposito yang merupakan simpanan masyarakat dengan dana jangka panjang. Persoalan yang menyelimuti perbankan waktu itu antara lain karena jorjoran menyalurkan kredit ke sektor properti tanpa memerhatikan prinsip kehati-hatian. Akibat ”perselingkuhan” antara bisnis properti dan dunia perbankan waktu itu, menyebabkan kredit macet di sektor properti mencapai Rp 70 triliun. Kredit macet tersebut kemudian dimasukkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sektor properti yang semula diperkirakan akan pulih paling akhir ternyata mulai tahun 2001 mulai menggeliat kembali dan terus tumbuh sampai sekarang. Persoalan yang dihadapi industri properti saat ini, antara lain menurunnya penjualan akibat merosotnya daya beli masyarakat. Itu terjadi karena harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari terus naik, sementara pendapatan masyarakat relatif tetap. Di sisi lain, harga bahan-bahan bangunan melambung tinggi, terutama harga besi dan baja, yang antara lain disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Apalagi situasi ekonomi global saat ini dihadapkan pada resesi menyusul penurunan kinerja ekonomi Amerika Serikat. Sejumlah proyek properti komersial dan proyek perumahan yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan memang terus berlanjut karena proyek tersebut merupakan realisasi dari rencana bisnis dan investasi yang dilakukan dua-tiga tahun sebelumnya. Dalam penyerapan tenaga kerja, sektor properti merupakan salah satu bidang usaha yang bisa dijadikan andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut seorang pengembang dari Jawa Timur, Adri Istambul Gayo, penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan rumah atau industri properti sangat besar karena merupakan industri padat karya. ”Untuk membangun satu unit rumah sederhana sehat (RSH) setidaknya dibutuhkan tenaga kerja 5-8 orang,” kata Adri Istambul. Jumlah tenaga kerja lainnya yang terlibat secara tidak langsung dalam industri properti yang merupakan industri pendukung bisnis properti sekitar 104 unit usaha. Misalnya mereka yang bekerja sebagai tukang batu bata, industri semen, besi, dan mereka yang bekerja membuat genteng. Dengan demikian, pertumbuhan industri properti dan perumahan sangat memengaruhi daya serap tenaga kerja. Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun krusial bagi bangsa ini, terutama dalam menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah ini pun bisa dijadikan ”komoditas” oleh para kelompok kepentingan, terutama para politisi yang berorientasi kekuasaan dan uang. Apalagi dua tahun terakhir ini akan ada agenda politik pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Jadi, hati-hatilah. Sumber: Kompas

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon