You're here: My Business Blogging » Bursa Efek & Pasar Uang » Article: Right issue Adhi, menghilangkan hak mayoritas pemerintah
yulyanto — August 22, 2008 / 11:42 pm
Dengan melihat kondisi pasar keuangan saat ini, Menteri Negara BUMN, Sofyan A. Djalil masih belum yakin terkait dengan rencana PT Adhi Karya Tbk (Adhi) untuk melakukan aksi korporasi melalui right issue. Namun pemerintah tetap mengupayakan agar aksi korporasi tersebut bisa direalisasikan sebelum akhir tahun 2008.
Komposisi saham Adhi hingga akhir tahun 2007 lalu adalah 85,5903% dimiliki oleh investor lokal, yang terdiri atas Pemerintah RI sebesar 51,0004%, Masyarakat Indonesia sebesar 7,8285%, Karyawan Perusahaan sebanyak 0,0006%, Yayasan sebesar 0,1547%, Dana Pensiun sebesar 4,4621%, Asuransi sebesar 2,9893%, Perusahaan Swasta sebesar 4,0683% dan yang terakhir adalah Dana Reksa sebesar 15,0864% (www.adhi.co.id).
Sementara itu, sisanya sebesar 14,4098% lagi dimiliki oleh investor asing dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas 0,1354% dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dan sisanya yang sebesar 14,2744% lagi dimiliki oleh Institusi Asing.
Dalam rapat panitia kerja privatisasi beberapa waktu lalu, sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap agar saham pemerintah yang sebesar 51% pada Adhi Karya tidak terdilusi menjadi di bawah 50%, karena jika itu terjadi maka saham pemerintah otomatis akan berkurang, dan pastinya tak akan menjadi mayoritas lagi (www.bisnis.com).
Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon
Search only in this blog
Search across Asia Blogging Network
More? Go to Asia Blogging Network Column section.
delester on Sekolah Pasar Modal Semakin Diminati irdansyah on Petrosea Tandatangani Kontrak Senilai Rp. 2 Triliun Rental Projector Murah on Sewa gedung BEJ mencapai belasan miliar rupiah cara cari uang on Pemilu 2009, investasi sektor riil ikut tersendat Kost Jabotabek on Saratoga-Northstar Segera Akuisisi Saham Elnusa Kost Jabotabek on Apa Resikonya Ber-Investasi “Saham”???…(Bag-4) Sahamdetektor on UKRIDA, Pojok BEI ke-54 DEde sumarna on PT Duta Graha Indah (DGI) siap listing di BEJ Hanny on Inflasi naik, rupiah terperosok pram on Bursa Efek Jakarta meluncurkan Indeks Harga Saham KOMPAS100cURL error 52: Empty reply from server
Ikuti diskusi Ada 2 komentar untuk artikel ini.
Abdullah Harahap
menghilangkan hak mayoritas pemerintah dalam arti sebagai pemegang saham mayoritas adalah suatu lompatan besar yang tidak bisa dihindari. Pada situasi kondisi fundamen ekonomi pemerintah yang belum kuat dan masih bersandar pada bantuan asing,disisi lain tuntutan keterbukaan pasar konstruksi regional maupun global semakin didepan mata. Maka langkah - langkah strategis dan vital harus segera ditempuh oleh adhi antara lain yaitu memperkuat struktur modal salah satu cara yaitu dengan right issue, lalu mengurangi saham pemerintah sehingga tidak menjadi mayoritas tunggal. Hal ini diharapkan dapat membuat bussines plan adhi menjadi lebih terukur dan memiliki akurasi orientasi profit yang lebih jelas dan terdetail dengan baik. Namun beberapa hal penting yang adhi harus catat:
1. Mengkaji kompetensi struktruk kepegawaian
2. Mengkaji parameter kontrol alur kegiatan setiap
proyek dari semua segi ( B M W )
3. Setiap proyek yang berjalan/mulai harus mengaji
nilai - nilai value engieneering ( Setiap PM )
October 4th, 2008 at 9:20 pm
yulyanto
setuju mas, terimakasih atas komentarnya
October 6th, 2008 at 5:12 pm